Jakarta -- Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan program bantuan sosial (bansos) 2021 harus disalurkan kepada penerima bantuan pada pekan pertama Januari 2021. Dia menyatakan data calon penerima sudah hampir final, kini data tinggal dikembalikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing untuk difinalisasi. Oleh karena itu, Risma meminta Pemda untuk mengembalikan data kepada Pemerintah Pusat selambatnya pada tanggal 1 Januari 2021. "Itu (data) harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. Kita ga ada libur karena saya ingin sampaikan sesuai instruksi Pak Presiden bahwa minggu pertama Januari bantuan ini sudah bisa diberikan penerima manfaat bantuan," jelas Risma pada konferensi pers seusai Rapat Terbatas, Selasa (29/12). Risma menyebut gerak cepat harus dilakukan demi memastikan ekonomi di daerah tidak turun. Bansos, menurutnya, akan membantu perekonomian daerah. Dia membeberkan dalam sebulan untuk skema bantuan sembako, ada Rp3,76 triliun dana yang diputarkan di daerah dari skema tersebut dan tersebar di lebih dari 500 daerah. "Artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah," imbuhnya. Lebih lanjut, Risma juga menyebut akan disalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 10 juta penerima lewat BUMN, PT Pos Indonesia (Persero). Penyaluran akan diberikan selama empat bulan dari Januari-April 2021 sebesar Rp300 ribu per bulan. Nantinya masyarakat tak perlu lagi datang ke PT Pos untuk mengambil bantuan, melainkan akan diantar langsung ke rumah masing-masing. Risma menargetkan bantuan disalurkan dalam waktu seminggu, namun untuk daerah yang minim infrastruktur seperti daerah Papua, penyaluran bisa memakan waktu lebih. "Kami dengan PT Pos akan menyalurkan mulai tanggal 4 Januari, kami harap seminggu bisa kelar se-Indonesia, ada yang khusus di Papua yang mekanisme sangat berbeda," ujarnya. Sumber : cnnindonesia.com